Gubernur Agustiar Sabran Sosialisasikan KHBS, Pastikan Bantuan Tepat Sasaran

PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menggelar sosialisasi program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) di Aula Serba Guna Rumah Jabatan Gubernur, Rabu, 18 Februari 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan tersalurkan secara tepat sasaran dan akurat menjelang peluncuran resmi pada 20 Februari 2026.

Dalam arahannya, Agustiar menekankan pentingnya kebersamaan dan koordinasi lintas sektor, termasuk keterlibatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), aparat keamanan, pemerintah daerah, hingga relawan.

“Program ini penting agar tepat sasaran. Tanpa kebersamaan, koordinasi, dan informasi yang baik, permasalahan di lapangan sulit diantisipasi. Oleh karena itu, saya minta seluruh pihak bersinergi dan mengawal pelaksanaannya,” tegas Gubernur.

Ia menambahkan, distribusi kartu dan bantuan non-tunai ini akan dilakukan dalam skala besar di seluruh wilayah Kalimantan Tengah tanpa memandang latar belakang politik maupun SARA.

“Pembagian ini dilakukan dalam skala besar, mungkin terbesar dalam sejarah Kalimantan Tengah. Saya berharap semua pihak, mulai dari bupati, camat, kepala desa, hingga relawan, bergerak bersama,” tutur Gubernur.

“Tidak ada perbedaan partai, suku, atau agama. Bantuan akan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya,” pungkasnya.

Di tempat yang sama, Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) Kalteng, Rangga Lesmana, memaparkan mekanisme teknis penyaluran. Bantuan tersebut nantinya memanfaatkan mesin Electronic Data Capture (EDC) untuk menjamin transparansi.

“Penggunaan mesin EDC bertujuan memastikan proses klaim dan pencairan bantuan berjalan transparan serta terdokumentasi. Petugas penyalur memanfaatkan mesin ini untuk layanan klaim Bantuan Kartu Huma Betang Sejahtera kepada Keluarga Penerima Manfaat,” jelas Rangga.

Menurut Rangga, mesin EDC tersebut dilengkapi fitur pemindaian untuk menampilkan jenis bantuan, mencairkan dana, mencatat log transaksi, hingga memblokir kartu demi menjaga validitas data penerima.

“Setiap transaksi tercatat dalam sistem, sehingga memudahkan pemantauan dan pengawasan penyaluran bantuan di lapangan,” ungkap Rangga.

“Dengan pemindaian kartu dan pencatatan digital, penyaluran menjadi lebih akuntabel dan risiko kesalahan dapat diminimalkan,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalteng, Eddy Karusman, merincikan bahwa Bantuan Sosial Huma Betang ini diberikan dalam bentuk tunai dan non-tunai kepada keluarga miskin serta rentan miskin.

“Bantuan Sosial Huma Betang bertujuan meringankan beban rumah tangga dan mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat,” ujar Eddy.

Eddy memaparkan, bantuan non-tunai terdiri dari paket bahan pangan senilai Rp150.000 berupa beras premium 5 kg, minyak goreng 1 liter, dan gula putih 1 kg. Sedangkan bantuan tunai sebesar Rp250.000 disalurkan melalui Perum BULOG dan Bank Kalteng.

“Program ini menyasar 279.434 Keluarga Penerima Manfaat di 13 kabupaten dan 1 kota di Kalimantan Tengah, dengan satu penerima dalam setiap Kartu Keluarga,” papar Eddy.

Ia menegaskan, verifikasi data dilakukan secara ketat agar tidak terjadi tumpang tindih dengan program bantuan sosial dari pemerintah pusat.

“Sasaran program ini adalah keluarga miskin dan rentan miskin yang tercatat pada DTSEN atau ditetapkan melalui Keputusan Gubernur, serta belum menerima bantuan PKH, sembako, atau BLT Dana Desa. Pemerintah kabupaten/kota dan relawan Huma Betang memiliki peran penting dalam verifikasi, validasi, pemantauan, dan pelaporan berbasis koordinat lapangan,” tandas Eddy.

Melalui sosialisasi ini, pelaksanaan program KHBS diharapkan dapat berjalan efektif, akuntabel, dan memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.