Cegah Kebocoran Pajak, Ketua DPRD Kalteng Desak Pembangunan Pos Terpadu di Perbatasan

PALANGKA RAYA – Ketua DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Arton S Dohong meminta Gubernur Agustiar membangun pos terpadu di wilayah perbatasan untuk mengawasi keluar-masuk bahan bakar minyak (BBM) dan batu bara. Pos ini, kata dia, akan menjadi basis pencatatan yang akurat demi mencegah kebocoran pajak.

Menurut Arton, selama ini data yang digunakan dalam rekonsiliasi bagi hasil hanya berasal dari laporan pemerintah pusat.

“Kita tidak punya data pembanding. Benar atau tidaknya, terserah pusat yang buat,” ujar Arton, baru-baru ini.

Ia menilai pos terpadu perlu melibatkan pemerintah kabupaten/kota, dan bisa ditempatkan di jalur darat perbatasan Kalteng-Kalimantan Selatan di Barito Timur, serta di jalur sungai.

Arton menyebut Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral beralasan pencatatan tersebut menjadi kewenangan pusat. Namun, ia menegaskan pemerintah provinsi dapat meminta izin resmi untuk membangun pos.

“Ini kekayaan daerah. Masa pusat tidak memberi kesempatan kita mencatat hasil alam di Kalteng,” ujarnya.

Ia optimistis keberadaan pos terpadu akan berdampak signifikan pada peningkatan pendapatan daerah.

(Jf)