Wagub Edy Pratowo Paparkan Terobosan Digitalisasi Pendidikan Kalteng di Hadapan Kemendikdasmen

PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo memaparkan berbagai terobosan digitalisasi pendidikan yang diimplementasikan Pemprov Kalteng dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah terkait Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran 2026 yang digelar Kemendikdasmen di ICE BSD City, Tangerang, Kamis, 13 November 2025.

Edy hadir mewakili Gubernur Agustiar Sabran dan didampingi Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kalteng Muhammad Reza Prabowo. Paparannya mendapat perhatian jajaran pejabat pusat, termasuk Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Wamen Fajar Riza Ul Haq, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, serta Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian.

Pada sesi khusus, Edy naik ke panggung untuk menjelaskan strategi Kalteng dalam mengatasi tantangan geografis yang memengaruhi pemerataan pendidikan.

“Mungkin apa yang kami sampaikan ini sama halnya dengan apa yang dilakukan Bapak Ibu semua. Kami hanya ingin berbagi pengalaman tentang upaya kita di dalam melaksanakan revitalisasi khusus untuk pendidikan dan digitalisasi tahun ajaran 2026,” ujarnya.

Edy menggambarkan Kalteng sebagai provinsi seluas lebih dari 153 ribu kilometer persegi—sekitar 1,5 kali Pulau Jawa—dengan populasi sekitar 2,8 juta jiwa. Ia mencontohkan, perjalanan menuju kabupaten di perbatasan Kalimantan Barat dapat memakan waktu hingga 12 jam dari Palangka Raya.

“Jadi untuk menjangkau itu, tentu tidak semua wilayah desa ini terjangkau oleh internet,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa sebagian besar wilayah Kalteng merupakan lahan datar, rawa, dan gambut, dengan banyak desa yang berada di hulu sungai besar seperti Kapuas, Kahayan, dan Mentaya. Kondisi tersebut membuat akses pendidikan sangat bergantung pada transportasi sungai.

Menghadapi situasi itu, Pemprov Kalteng mengadopsi strategi pembangunan pendidikan berbasis desa. Gubernur Agustiar Sabran menempatkan satuan pendidikan tingkat desa sebagai ujung tombak revitalisasi.

Sejak 2024, pemerintah menyiapkan perangkat pembelajaran digital dalam jumlah besar.

“Di Kalimantan Tengah tercatat sebanyak lebih kurang 1.984 unit di tahun 2024, kemudian di tahun 2025 ini ada 3.147 unit papan tulis interaktif yang sudah kami lakukan dan ini sudah 100 persen, di samping juga dari Kementerian Mendikdasmen juga membantu,” ujar Edy.

Perangkat tersebut dipasang di SMA, SMK, dan SKh sebagai infrastruktur utama pembelajaran digital dan hybrid. Untuk wilayah tanpa jaringan, pemerintah memasang panel surya dan menghadirkan akses internet berbasis Starlink.

“Ini sudah dilakukan 100 persen di wilayah provinsi Kalimantan Tengah,” tegasnya.

Edy juga memaparkan sistem pemantauan revitalisasi pendidikan melalui aplikasi PENA KALTENG yang memuat data seluruh SMA, SMK, dan SKh. Aplikasi ini menjadi sarana evaluasi terbuka bagi pemerintah daerah.

Dalam hal layanan siswa, Edy menegaskan tidak ada penahanan ijazah di Kalteng. Sebaliknya, pemerintah memberikan tiga sertifikat tambahan kepada lulusan: analisis data, penguasaan Microsoft, dan digital marketing.

“Kenapa kami lakukan, ini supaya anak-anak kita yang lulus sekolah tidak hanya mendapatkan ijazah tetapi juga harus siap kuliah atau siap bekerja,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa kebijakan tersebut turut mendukung upaya menekan angka pernikahan dini serta meningkatkan kualitas SDM sebagai bagian dari strategi tidak langsung menurunkan stunting.

Edy mengungkapkan bahwa jam belajar di Kalteng berlangsung hingga pukul 15.00 WIB. Siswa juga mendapatkan tambahan pembelajaran lima bahasa: Inggris, Jepang, Jerman, Arab, dan Prancis.

“Kenapa demikian, kami menyadari betul bahwa SDA Kalimantan Tengah itu melimpah ruah, tetapi kalau ini tidak dibekali dengan SDM unggul dan berdaya saing melalui pendidikan yang bermutu, maka semuanya tidak bisa kita lakukan secara maksimal,” paparnya.

Ia menegaskan bahwa penguatan SDM dan transformasi digital harus berjalan beriringan. Pemprov Kalteng juga berharap dukungan anggaran dari pemerintah pusat tetap konsisten sejalan dengan komitmen daerah.

“Harapannya di masa-masa datang, anak-anak dari Kalimantan Tengah siap untuk menyongsong masa depan yang lebih baik,” ujarnya menutup paparan.

Menteri Abdul Mu’ti mengapresiasi paparan tersebut dan menilai rakor ini sebagai wadah penyelarasan persepsi serta penguatan koordinasi pusat dan daerah.

“Rakor ini menjadi wadah bagi kepala daerah untuk memberikan masukan agar program berjalan sebaik-baiknya. Dukungan kepala daerah adalah kunci sukses implementasi di lapangan,” ujarnya.

Menurut Mu’ti, langkah-langkah yang diambil Kalteng—mulai dari Kelas Digital Huma Betang, TV interaktif, papan tulis digital, hingga internet untuk wilayah terpencil—telah selaras dengan arah kebijakan nasional.

Pada sesi penutup, sejumlah peserta menjadikan pengalaman Kalteng sebagai rujukan dalam merumuskan roadmap digitalisasi pendidikan di daerah masing-masing. Kalteng dinilai berhasil menunjukkan bahwa komitmen pimpinan daerah dan keberanian mengambil langkah konkret mampu mendorong digitalisasi pendidikan hingga ke pelosok.

(Jf)