PLN Gandeng Kejaksaan se-Kalteng, Kawal Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan
PALANGKA RAYA – PT PLN (Persero) Grup di wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng) memperkuat sinergi dengan Kejaksaan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama Kejaksaan Negeri se-Kalteng. Kerja sama ini bertujuan memperkuat kepastian hukum sekaligus mengawal pembangunan infrastruktur dan pelayanan ketenagalistrikan kepada masyarakat.
Kegiatan tersebut dirangkai dalam Workshop Sinergi Hukum bertajuk Mengawal Terang Negeri yang berlangsung di Aula Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah, Kamis (19/11/2026).
General Manager PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (UID Kalselteng), Iwan Soelistijono, mengatakan kolaborasi dengan Kejaksaan menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh aktivitas perusahaan berjalan sesuai ketentuan hukum.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan membutuhkan kepastian hukum, pengelolaan risiko, serta komunikasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan.
“Kami memandang Kejaksaan sebagai mitra strategis dalam memastikan setiap kegiatan perusahaan berjalan sesuai ketentuan hukum, memiliki kepastian hukum, serta menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik,” ujar Iwan.
Ia menjelaskan, PLN terus berupaya meningkatkan keandalan pasokan listrik sekaligus memperluas akses layanan hingga ke wilayah pelosok Kalimantan Tengah.
Hal tersebut dilakukan mengingat listrik memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan daerah.
Namun, dalam pelaksanaannya, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi teknis maupun nonteknis.
Karena itu, melalui kerja sama dengan Kejaksaan, PLN berharap koordinasi dalam pemberian bantuan dan pertimbangan hukum, mitigasi risiko, hingga penyelesaian persoalan hukum dapat semakin diperkuat sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Selain itu, kerja sama tersebut diharapkan mampu mendukung pengamanan aset-aset ketenagalistrikan agar pembangunan infrastruktur dan pelayanan listrik kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.
Sementara itu, Kepala Kejati Kalimantan Tengah, Hendrizal Husin, menyambut baik kolaborasi tersebut sebagai bentuk penguatan sinergi antara Kejaksaan, PLN, dan seluruh pemangku kepentingan.
Ia menegaskan, pembangunan sektor ketenagalistrikan harus berjalan seiring dengan kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, serta penerapan tata kelola yang baik.
“Pembangunan ketenagalistrikan tentu harus berjalan seiring dengan kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, dan tata kelola yang baik,” kata Hendrizal.
Menurutnya, workshop dan penandatanganan kerja sama tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi, edukasi, serta langkah pencegahan terhadap berbagai potensi permasalahan hukum.
Dengan demikian, pembangunan infrastruktur kelistrikan dapat berlangsung sesuai ketentuan, kepentingan masyarakat tetap terlindungi, dan manfaat layanan listrik dapat dirasakan lebih luas.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat (UIP Kalbagbar), Susilo, General Manager PLN Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (UIP3B), Riko Ramadhano Budiawan, serta sejumlah tokoh adat dan akademisi di Palangka Raya.
TA

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan