Gubernur BEM FKIP UPR Soroti Persoalan Pendidikan Nasional dalam Aksi Mimbar Bebas di Kemdiktisaintek
JAKARTA — Berbagai persoalan pendidikan nasional menjadi sorotan dalam aksi Mimbar Bebas yang digelar mahasiswa di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Jakarta.
Gubernur BEM FKIP Universitas Palangka Raya (UPR), Helisman Telaumbanua, turut menyuarakan aspirasi terkait pemerataan dan keadilan pendidikan, termasuk persoalan yang dihadapi mahasiswa, guru, peserta didik, serta masyarakat di daerah.
Dalam aksi tersebut, BEM FKIP UPR mendorong pemerintah meningkatkan kesejahteraan guru honorer sekaligus memastikan terpenuhinya hak dan perlindungan bagi tenaga pendidik.
Menurut Helisman, guru sebagai ujung tombak pendidikan harus memperoleh penghargaan, kepastian hak, serta perlindungan dalam menjalankan tugas profesinya.
Selain kesejahteraan guru, BEM FKIP UPR mendorong percepatan pemerataan infrastruktur dan akses pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Perhatian tersebut dinilai penting, terutama bagi wilayah pedalaman dan daerah yang masih menghadapi keterbatasan fasilitas pendidikan.
Intervensi pemerintah pusat dan daerah terhadap wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) juga didorong untuk diperkuat, khususnya dalam pemenuhan tenaga pendidik, sarana dan prasarana, serta akses terhadap layanan pendidikan berkualitas.
Dalam pendidikan tinggi, BEM FKIP UPR turut mendorong pemberian keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa yang terdampak bencana.
Menurut mereka, kondisi bencana tidak seharusnya menjadi faktor yang menyebabkan mahasiswa kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan.
Helisman juga mendorong reformasi APBN dan kebijakan penganggaran pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik, kebutuhan, serta kondisi masing-masing daerah.
Ia menilai kebijakan pendidikan harus mampu merespons kesenjangan antarwilayah, termasuk kondisi geografis Kalimantan Tengah yang memiliki wilayah luas dan sejumlah daerah dengan akses pendidikan yang tidak mudah.
Selain itu, pemerintah didorong menerapkan kurikulum yang berbasis karakteristik daerah. Kurikulum dinilai perlu mempertimbangkan potensi lokal, kebudayaan, lingkungan, serta kebutuhan masyarakat.
BEM FKIP UPR juga mendesak pemerintah memastikan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipisahkan dari anggaran pendidikan. Langkah tersebut dinilai penting agar pembiayaan MBG tidak mengurangi porsi anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan dan peningkatan kualitas pendidikan.
Mahasiswa Diminta Terus Kawal Kebijakan Pendidikan
Perlindungan terhadap guru juga menjadi bagian dari aspirasi yang disampaikan. Guru dinilai perlu mendapatkan perlindungan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab profesinya agar dapat menjalankan proses pendidikan secara profesional dengan tetap memperoleh hak-haknya.
Di sisi lain, pemerintah didorong memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang layak, aman, berkualitas, dan bebas dari diskriminasi.
“Kami datang bukan sekadar untuk menyampaikan tuntutan, tetapi membawa suara dari daerah. Pendidikan Indonesia tidak hanya berada di pusat pemerintahan. Ada guru yang mengabdi di pedalaman, ada mahasiswa yang menghadapi persoalan biaya pendidikan, dan ada peserta didik yang masih berjuang mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak,” ujar Helisman.
Ia menegaskan mahasiswa, khususnya mahasiswa keguruan, memiliki tanggung jawab moral untuk terus mengawal berbagai persoalan pendidikan.
Menurutnya, Mimbar Bebas menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan kritik dan aspirasi secara terbuka, akademis, kritis, dan konstitusional.
“Pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan, tetapi mahasiswa dan masyarakat memiliki hak untuk mengawasi, mengkritisi, dan menyampaikan aspirasi. Kami berharap suara yang disampaikan hari ini tidak berhenti di depan gedung kementerian, tetapi menjadi bahan evaluasi dalam menentukan arah kebijakan pendidikan nasional,” pungkasnya.
(TA)

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan