Perkuat Akses Internet Desa, Diskominfosantik Kalteng Sambut Kunjungan Reses DPR RI

PALANGKA RAYA – Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalimantan Tengah menerima kunjungan kerja reses Anggota Komisi I DPR RI, Andina Theresia Narang. Pertemuan yang membahas percepatan akses internet dan literasi digital ini berlangsung di Aula Kanderang Tingang Diskominfosantik Kalteng, Senin, 5 Januari 2026.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Diskominfosantik Kalteng, Rangga Lesmana, didampingi pejabat Eselon III, IV, serta Pejabat Fungsional Tertentu (JFT).

Dalam paparannya, Rangga menyampaikan perkembangan terkini terkait penanganan wilayah tanpa sinyal (blank spot). Ia menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui program Gubernur terus berupaya melakukan percepatan digitalisasi, khususnya pada sektor pelayanan publik di tingkat desa.

“Saat ini kami terus mengajukan permohonan melalui aplikasi Signal. Per 2 Januari 2026, total yang kami usulkan ada 203 titik. Selain itu, Diskominfosantik juga telah menyebar 376 unit Starlink untuk kantor desa, sehingga pelayanan pemerintahan di tingkat desa sebenarnya sudah 100 persen online,” ungkap Rangga.

Namun, ia mengakui masih terdapat tantangan besar dalam pembangunan Base Transceiver Station (BTS) oleh operator seluler di wilayah Kalteng yang luas. Kendala perhitungan bisnis (business-to-business) sering kali menjadi hambatan akibat tingginya biaya operasional di area pedalaman jika tanpa subsidi pemerintah.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPR RI, Andina Theresia Narang, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi Kalteng di tingkat pusat. Sebagai mitra kerja Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Andina membawa kabar baik bahwa pada tahun 2026 Kalteng mendapatkan alokasi 50 titik Akses Internet (AI) dari kementerian.

“Pada tahun 2026 ini kita mendapatkan 50 akses internet. Sebarannya ada di Kabupaten Kapuas, Murung Raya, Seruyan, Lamandau, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, dan Sukamara. Fokusnya diberikan untuk sekolah, Koramil, dan kantor pelayanan desa,” jelas Andina.

Legislator asal Kalteng ini juga menyoroti masalah BTS yang sudah terbangun tetapi belum fungsional atau tidak memancarkan sinyal. Ia meminta Diskominfosantik segera menyuplai data blank spot serta data BTS bermasalah secara mendetail agar bisa langsung dikoordinasikan kepada Direktur Utama Bakti Kemkomdigi tanpa birokrasi yang berbelit.

“Saya minta datanya, Pak. Kalau lewat birokrasi biasa mungkin butuh waktu lama. Sebagai wakil rakyat, saya bisa sampaikan langsung ke Ibu Dirut agar segera dicarikan solusi. Kita harus pastikan anggaran yang turun benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.

Selain infrastruktur, diskusi tersebut juga menyinggung isu krusial mengenai literasi digital. Andina menyoroti bahaya konten negatif, judi online, serta pinjaman online ilegal yang mulai menyasar generasi muda dan anak-anak. Ia mendorong adanya regulasi perlindungan anak di ranah digital (PP Tunas) serta pengawasan orang tua yang lebih ketat.

Merespons hal ini, Diskominfosantik Kalteng menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi menggelar kegiatan literasi digital secara masif yang menyasar ribuan peserta secara daring di berbagai kabupaten/kota. Sinergi antara Pemprov Kalteng dan DPR RI ini diharapkan dapat mewujudkan ruang digital yang aman, produktif, serta mampu menciptakan generasi muda Kalteng yang berdaya saing.