Jelang HUT ke-69, Pemprov Kalteng Pastikan Stok Pangan Aman dan Harga Stabil

PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) berkomitmen menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang Hari Jadi ke-69 Provinsi Kalteng. Selain pengendalian inflasi, Pemprov juga memperkuat budaya integritas melalui peluncuran pendidikan antikorupsi.

Hal ini disampaikan saat jajaran Pemprov mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 dan Launching Buku Panduan Pendidikan Antikorupsi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual dari Kantor Gubernur Kalteng, Senin, 11 Mei 2026.

Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, yang mewakili Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran, menyatakan pihaknya terus memperkuat sinergi lintas sektor untuk menjamin keterjangkauan harga pangan.

“Seluruh perangkat daerah yang membidangi pengendalian inflasi wajib melakukan langkah cepat dan responsif terhadap kondisi di masyarakat, agar kebutuhan pokok tetap tersedia dan mudah dijangkau masyarakat,” ujar Yuas.

Langkah antisipatif yang dilakukan meliputi pengawasan distribusi BBM dan LPG subsidi, optimalisasi pasar murah, serta koordinasi intensif bersama Bulog, Bank Indonesia, dan aparat keamanan. Yuas secara khusus menyoroti pengawasan LPG 3 kg agar tepat sasaran dan tidak memicu lonjakan harga.
Dalam rapat tersebut, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir menekankan agar Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) lebih aktif turun ke lapangan guna meminimalkan disparitas harga antarwilayah.

“Pemerintah daerah harus mampu melihat titik kesulitan di lapangan dan segera mengambil langkah penyelesaian. Jangan biarkan masyarakat menanggung sendiri dampak kenaikan harga kebutuhan pokok,” tegas Tomsi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sejumlah komoditas seperti cabai merah, minyak goreng, dan bawang merah terpantau mengalami kenaikan harga di ratusan daerah di Indonesia.

Selain inflasi, rakor ini meresmikan Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Muti, menyatakan sekolah harus menjadi garda terdepan pembentukan karakter jujur.

“Sekolah harus menjadi teladan budaya jujur, budaya bersih, dan budaya bebas korupsi yang dimulai sejak usia dini,” ungkap Abdul Muti.

Senada, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menyebut pendidikan antikorupsi adalah implementasi visi Asta Cita Presiden RI. Mengingat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2025 berada pada skor 34, langkah preventif melalui kurikulum sekolah menjadi krusial.

“Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga harus menyentuh pembentukan karakter melalui pendidikan antikorupsi,” kata Akhmad.