Inflasi Kalteng Peringkat 7 Nasional, Pemprov Perkuat Sinergi Pengendalian Harga

PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) berkomitmen memperkuat sinergi pengendalian harga menyusul rilis data inflasi daerah yang menempati peringkat ketujuh tertinggi secara nasional.

Hal ini disampaikan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa, 5 Mei 2026.

Rapat yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, tersebut menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan melalui penguatan distribusi, operasi pasar, dan pengawasan lapangan.

“Ketersediaan stok pangan saat ini lebih dari cukup. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus aktif menjaga stabilitas harga agar tidak terjadi kenaikan harga di pasar,” tegas Tomsi.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, memaparkan bahwa inflasi nasional secara tahunan (y-on-y) pada April 2026 berada di angka 2,42 persen. Namun, ia mengingatkan agar daerah tetap waspada terhadap komoditas pangan tertentu.

“Inflasi nasional secara tahunan pada April 2026 tercatat sebesar 2,42 persen. Meskipun relatif terkendali, sejumlah komoditas pangan masih perlu mendapat perhatian dalam rangka pengendalian inflasi,” ujar Ateng.

Menanggapi kondisi tersebut, Yuas Elko menyatakan bahwa Pemprov Kalteng akan mengonsolidasikan langkah dengan pemerintah kabupaten/kota melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Berdasarkan data terbaru, inflasi Kalteng menyentuh angka 3,66 persen, atau berada di atas rata-rata nasional.

“Pengendalian inflasi harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan karena stabilitas harga berpengaruh terhadap daya beli dan kesejahteraan masyarakat,” tutur Yuas.
Ia menambahkan, posisi Kalteng di urutan ketujuh nasional menjadi sinyal bagi pemerintah daerah untuk melakukan intervensi yang lebih tajam.

“Inflasi Kalimantan Tengah yang masih berada di atas rata-rata nasional menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk terus melakukan langkah pengendalian secara terukur dan berkelanjutan,” jelasnya.

Sebagai langkah konkret, Pemprov Kalteng akan mengoptimalkan pasar murah, pemantauan rutin harga bahan pokok, serta penguatan logistik antardaerah.

“Kami akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, Badan Urusan Logistik, dan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga ketersediaan pasokan serta stabilitas harga kebutuhan pokok,” pungkas Yuas.