APBD 2026 Merosot, DPRD Desak Pemprov Serius Kelola Sumber PAD

PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menghadapi tekanan fiskal setelah pemerintah pusat memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD). Kondisi tersebut membuat proyeksi APBD 2026 diperkirakan mengalami penurunan signifikan.

Menanggapi situasi ini, DPRD Kalteng menilai pemerintah daerah perlu bekerja lebih serius dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, mengatakan sejumlah sumber PAD masih memiliki potensi besar untuk ditingkatkan.

“Sebenarnya bisa, beberapa sumber PAD kita kan belum maksimal, pendapatan air permukaan, alat berat, BBM kan bisa ditingkatkan,” kata Purdiono, Sabtu, 15 November 2025.

Ia menilai kinerja dinas terkait belum menunjukkan langkah yang sejalan dengan target peningkatan pendapatan. “Tidak ada upaya tapi kita menargetkan lebih tinggi diberi teguran. Ketika tidak tercapai kan nanti defisit,” ucapnya.

Purdiono juga menyoroti kebocoran pajak BBM yang dinilai masih rawan. Ia menyebut pengawasan akan diperketat, salah satunya melalui penambahan pos pemantauan di sejumlah titik perbatasan untuk mengawasi distribusi bahan bakar.

“Sudah dibuat pos dan itu akan lebih intensif lagi. Kami juga siap nanti turun beserta badan pendapatan,” ujarnya.

Menurutnya, potensi pendapatan dari sektor pajak BBM dapat mencapai nilai besar apabila dikelola optimal. “Pasti triliunan tapi lebih rinci nanti di badan pendapatan,” katanya.

(Jf)