Dugaan Gratifikasi, Konflik Agraria di Kabupaten Lamandau

PALANGKA RAYA – Salah satu desa di kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau terlibat konfilik agraria dengan Perusahaan Besar Swasta (PBS) dalam dugaan gratifikasi.

Praktisi hukum di Kalteng M. H. Roy Sidabutar mengkonfirmasi hal tersebut dalam wawancara dengan awak media pada Minggu, 23 November 2025, ia mengatakan menemukan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan perangkat desa tersebut dalam bentuk kompensasi,

“Saya ketemu dugaan tindak pidana korupsi di sebuah desa, perangkat desanya terima uang dari perusahaan namanya judulnya seperti di dokumen saya, itu uang kompensasi,” Ujarnya

Dalam pernyataannya, perusahaan ingin membuka lahan sawit di wilayah desa tersebut, ternyata perusahaan belum memiliki ijin Hak Guna Usaha (HGU) tapi sudah memberikan uang kompensasi kepada perangkat desa dan terlampir pada berita acara.

“Jadi di dokumen yang saya dapatkan dari hasil persidangan perdata kemarin, di surat kompensasi tadi, pembayaran tadi, dengan terang benderang istilahnya bilang potensi desa. dan ternyata perusahaan saat itu belum memiliki HGU” tambahnya

Pada keterangan Roy hal ini bisa menjadi tindak pidana korupsi karena perangkat desa tersebut menjual lahan kepada perusahaan yang dimana lahan tersebut adalah lahan potensi desa.

Roy juga menambahkan sedang menyelidiki kasus ini lebih dalam karena memang belum ada mengkonfirmasi kepada pihak perusahaan atau warga desa.

“jadi kita, saya berencana untuk, mungkin ke Kejaksaan Tinggi untuk observasi sambil berdiskusi, kalau memang ini masuk, kita akan laporkan, ” tutupnya.

(He)