Ironi! Mobil Dinas Nunggak Pajak, Realisasi APBD Kalteng Seret
PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, melontarkan kritik keras terhadap maraknya kendaraan dinas berpelat merah yang menunggak pajak. Kondisi ini dianggap ironis, mengingat realisasi APBD Kalteng baru menyentuh 21,88 persen per akhir Juni 2025.
“Pemerintah daerah semestinya memberi contoh dalam kepatuhan pajak, bukan justru menjadi bagian dari masalah,” tegas Edy saat Rapat Koordinasi TEPRA Triwulan II, Senin 28 Juli 2025.
Sebagai tindak lanjut, Edy menyatakan akan membentuk Tim Terpadu di bawah kendali langsung Gubernur untuk menertibkan dan mengintensifkan pemungutan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, hingga pajak air permukaan.
Edy juga mengingatkan agar seluruh program pembangunan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi menyentuh langsung kebutuhan riil masyarakat.
“Saya ingin program pembangunan berbasis data dan berdampak nyata. Jangan hanya mengejar angka serapan,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Kalteng, Akhmad Husain, menyampaikan realisasi keuangan APBD provinsi baru mencapai Rp2,23 triliun dari total Rp10,22 triliun, jauh dari target triwulan II sebesar 50 persen.
Rata-rata realisasi kabupaten/kota pun masih stagnan di angka 28,37 persen, dengan fisik 31,49 persen dari pagu Rp24,64 triliun.
“Beberapa perangkat daerah terkendala sistem katalog elektronik versi baru dan kebijakan efisiensi anggaran nasional,” jelas Akhmad.
(Kn)
Tinggalkan Balasan