Pemuda Pancasila Palangka Raya Minta Perda Peladang Diutamakan, Tradisi Dayak Jangan Dikambinghitamkan
PALANGKA RAYA, LOGIKA PUBLIK – Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Palangka Raya menyatakan penolakan terhadap upaya pengujian materi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) di Mahkamah Konstitusi (MK).
Penolakan tersebut disampaikan Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Palangka Raya, Bush Valentino Lambung, saat mengikuti aksi damai bersama Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) Kalimantan Tengah dan Forum Kebangsaan di Bundaran Telawang, Palangka Raya, Kamis (19 November 2026).
Bush menilai, pengujian materi terhadap undang-undang tersebut berpotensi menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat adat Dayak, khususnya terkait keberlangsungan tradisi berladang yang telah diwariskan secara turun-temurun.
Menurutnya, tradisi berladang bukan sekadar aktivitas pertanian, melainkan bagian dari identitas, sejarah, dan kearifan lokal masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah.
“Kami sebagai putra-putri Dayak besar melalui peladang. Mulai dari kakek nenek buyut hingga orang tua kami, seluruhnya berasal dari peladang. Mereka mengetahui betul silsilah dan cara berladang yang benar,” ujar Bush.
Ia menegaskan, keberadaan aturan daerah yang mengatur aktivitas peladang tradisional perlu menjadi perhatian dan tidak dikesampingkan dalam penerapan kebijakan lingkungan hidup.
Bush juga menyoroti persoalan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia mengingatkan agar masyarakat peladang tradisional tidak serta-merta menjadi pihak yang disalahkan ketika terjadi kebakaran, terutama apabila terdapat aktivitas pembakaran lahan dalam skala besar oleh pihak lain.
Menurutnya, penegakan hukum harus dilakukan secara tepat dengan memperhatikan fakta di lapangan, sehingga tidak terjadi salah sasaran dalam penindakan terhadap masyarakat adat.
“Kami tidak ingin ke depannya terjadi salah tangkap, salah aturan, maupun salah cara dalam penanganan di lapangan, padahal hal itu sebenarnya sudah bisa diatur melalui peraturan daerah. Aturan mengenai peladang harus lebih diutamakan agar masyarakat adat Dayak merasa warisan leluhur dan cara mereka berladang tetap terlindungi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bush mengajak seluruh pemangku kepentingan di Kalimantan Tengah, mulai dari Gubernur Agustiar Sabran, Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin, hingga para bupati, untuk bersama-sama mengawal persoalan tersebut.
Ia berharap pemerintah daerah turut memperhatikan perlindungan terhadap masyarakat adat dan tradisi berladang, sekaligus memastikan upaya menjaga lingkungan tidak mengabaikan kearifan lokal yang telah hidup di tengah masyarakat.
Persoalan ini kembali menempatkan perlindungan lingkungan dan pengakuan terhadap hak masyarakat adat sebagai dua hal yang perlu diperhatikan secara berimbang. Penegakan hukum terhadap karhutla tetap harus berjalan, namun pelaksanaannya perlu berdasarkan fakta, ketentuan hukum, serta mempertimbangkan praktik berladang tradisional yang diakui dalam peraturan daerah.
TA
















Tinggalkan Balasan