KPPM Kotim Tagih Gebrakan Kepala DKUKMPP Definitif, Soroti UMKM hingga Swalayan UMKM
SAMPIT — Komunitas Pemuda Peduli Masyarakat (KPPM) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) meminta Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kotim yang kini telah definitif segera menunjukkan gebrakan nyata dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah di sektor UMKM, koperasi, perdagangan hingga perindustrian.
Wakil Ketua Umum KPPM Kotim, Habib, mengatakan status definitif tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat kepemimpinan, membenahi internal organisasi, sekaligus mempercepat program yang berdampak langsung kepada masyarakat.
“Dengan telah definitifnya pimpinan DKUKMPP, tentu masyarakat menaruh harapan besar. Kami tidak ingin terburu-buru memberikan penilaian, tetapi sekarang saatnya kita melihat apa yang mampu dilakukan dan diselesaikan. Jangan sampai persoalan yang selama ini menjadi pekerjaan rumah hanya terus berputar tanpa penyelesaian yang jelas,” ujar Habib.
Menurutnya, sejumlah sektor membutuhkan perhatian serius. Di antaranya peningkatan kualitas dan pemasaran produk UMKM, legalitas pelaku usaha, penguatan koperasi, keberlanjutan Swalayan UMKM, perlindungan pedagang pasar, pengawasan perdagangan serta pengembangan industri dan produk lokal Kotim.
KPPM juga meminta pemerintah daerah memiliki target yang lebih konkret dalam pengembangan sektor tersebut.
“Kami ingin melihat target yang konkret. Berapa UMKM yang ditargetkan naik kelas? Berapa koperasi yang akan kembali aktif? Bagaimana perkembangan Swalayan UMKM? Bagaimana pemerintah memastikan pedagang kecil tetap mendapatkan ruang di tengah modernisasi perdagangan? Dan sejauh mana produk lokal Kotim mampu masuk ke pasar yang lebih luas?” tegasnya.
Habib menilai keberhasilan program pembinaan UMKM tidak seharusnya hanya diukur dari jumlah pelatihan atau kegiatan yang dilaksanakan.
Menurutnya, pemerintah perlu memiliki indikator yang dapat dilihat secara nyata oleh masyarakat, seperti peningkatan omzet, perluasan pasar, peningkatan legalitas usaha, akses pembiayaan, penyerapan tenaga kerja hingga keberlanjutan usaha.
“Jangan sampai keberhasilan hanya dihitung dari berapa kali pelatihan dilaksanakan atau berapa banyak peserta yang hadir. Yang paling penting adalah apa yang terjadi setelah pelatihan. Apakah omzet mereka meningkat? Apakah pasarnya bertambah? Apakah mereka mampu bertahan dan berkembang?” katanya.
Perhatian KPPM juga diarahkan kepada Swalayan UMKM Kotim yang diharapkan tidak sekadar menjadi tempat penitipan produk, tetapi mampu menjadi wadah pemasaran produk lokal sekaligus memberikan kontribusi bagi daerah.
Habib meminta pengelolaan Swalayan UMKM dilakukan secara transparan dan profesional, termasuk dengan menetapkan strategi pemasaran, mengevaluasi omzet serta menentukan target yang terukur.
“Kami berharap Swalayan UMKM jangan hanya menjadi tempat menitipkan produk. Harus ada strategi pemasaran, peningkatan kunjungan, evaluasi omzet dan target yang jelas. Kalau pemerintah menargetkan kontribusi terhadap PAD, publik juga berhak mengetahui bagaimana progresnya,” ungkapnya.
Selain UMKM, KPPM meminta DKUKMPP memperkuat pembinaan koperasi. Pemerintah dinilai perlu memiliki pemetaan yang jelas mengenai koperasi aktif, tidak aktif maupun koperasi yang membutuhkan pendampingan.
“Koperasi jangan hanya bagus di data administrasi. Ukurannya adalah apakah koperasi tersebut benar-benar berjalan, melakukan RAT, memiliki aktivitas usaha dan memberikan manfaat ekonomi bagi anggotanya,” lanjut Habib.
KPPM juga mendorong DKUKMPP memperkuat pengawasan terhadap distribusi dan harga kebutuhan pokok, khususnya ketika terjadi gejolak harga di tingkat masyarakat.
Menurut Habib, pengawasan perdagangan harus mampu memastikan rantai distribusi berjalan sehat dan tidak merugikan konsumen maupun pedagang kecil.
Ia menegaskan, KPPM tidak bermaksud mengganggu jalannya pemerintahan maupun menghakimi kepala dinas yang baru definitif. Sebaliknya, organisasi tersebut ingin memberikan ruang bagi pimpinan baru untuk membuktikan kemampuan melalui kinerja yang terukur.
“Kami tidak sedang mencari-cari kesalahan. Kami ingin melihat keberanian seorang pimpinan definitif dalam menyelesaikan persoalan. Karena jabatan bukan hanya soal kewenangan, tetapi juga soal tanggung jawab dan hasil yang bisa dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Untuk itu, KPPM mendorong Kepala DKUKMPP Kotim menyusun sekaligus membuka kepada publik target kinerja 100 hari pertama, terutama di bidang UMKM, koperasi, perdagangan dan perindustrian.
Menurut KPPM, target tersebut penting agar masyarakat dapat mengetahui arah kebijakan sekaligus menjadi dasar untuk melakukan pengawasan secara konstruktif.
“Sekarang pertanyaannya bukan lagi siapa yang menjabat, tetapi apa yang mampu diselesaikan. Kami akan melihat dan mengawal progresnya. Kalau ada capaian, tentu harus diapresiasi. Kalau ada persoalan yang belum selesai, kami akan menyampaikan kritik secara terbuka dan berdasarkan data,” tutup Habib.
(TA)
















Tinggalkan Balasan