Dinas ESDM Kalteng Dorong Pembenahan Tata Kelola Tambang secara Menyeluruh

PALANGKA RAYA – Komisi I dan Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar rapat kerja gabungan lintas sektor di Ruang Rapat Gabungan DPRD setempat, Senin, 27 April 2026. Pertemuan ini membahas tindak lanjut temuan serta rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait tata kelola sektor pertambangan, lingkungan hidup, dan kehutanan.

Rapat tersebut menghadirkan sejumlah instansi teknis, mulai dari Dinas ESDM, DPMPTSP, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), hingga Dinas PUPR Kalteng. Kehadiran lintas sektor ini menegaskan bahwa persoalan pertambangan memerlukan pendekatan pengawasan yang terpadu dan tidak bisa ditangani secara parsial.

Pembahasan difokuskan pada sejumlah titik krusial, meliputi evaluasi sistem perizinan, efektivitas pengawasan lapangan, hingga konsistensi penegakan aturan terhadap aktivitas pertambangan di wilayah Kalteng. Hasil audit BPK RI menjadi basis utama dalam penguatan regulasi pada forum tersebut.

Plt. Kepala Dinas ESDM Kalteng, Sutoyo, menekankan pentingnya pembenahan tata kelola secara menyeluruh untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha.

“Penguatan kepatuhan perizinan, pengelolaan lingkungan sesuai standar, serta pelaksanaan reklamasi pasca-tambang harus berjalan paralel. Ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan kerja bersama seluruh perangkat daerah,” ujarnya.

Ia menambahkan, pengawasan terintegrasi merupakan faktor kunci untuk memastikan aktivitas pertambangan tidak hanya tertib administrasi, tetapi juga memenuhi aspek keberlanjutan lingkungan.

Sebagai tindak lanjut, DPRD Kalteng dan pemerintah daerah menyepakati penguatan koordinasi lintas sektor. Rekomendasi hasil rapat ini akan menjadi dasar penguatan fungsi pengawasan legislatif guna memastikan kegiatan pertambangan berjalan sesuai ketentuan, sekaligus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan di Bumi Tambun Bungai.