Anggaran Jalan Provinsi di Kotim Dipangkas, DPRD Kalteng Khawatir Pembangunan Desa Terhambat

PALANGKA RAYA – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Abdul Hafid menyoroti pemangkasan anggaran proyek perbaikan Jalan Cempaka Mulya Timur, Kecamatan Cempaga, menuju Kampung Melayu, Kecamatan Pulau Hanaut, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Ia menilai ruas jalan tersebut merupakan kunci pemerataan pembangunan bagi desa-desa di sepanjang jalur itu.

Ruas jalan sepanjang 125 kilometer tersebut telah diambil alih Pemerintah Provinsi Kalteng mulai 2025. Namun proyek ini kini terdampak pemangkasan anggaran akibat pengurangan dana transfer ke daerah (TKD).

“Anggaran yang semula dialokasikan sebesar Rp50 miliar, turun menjadi Rp3 hingga Rp4 miliar,” ujarnya belum lama ini.

Legislator Dapil II ini menegaskan pentingnya pembangunan jalan provinsi itu secara berkelanjutan karena menjadi urat nadi aktivitas ekonomi masyarakat desa. Ia menilai, jika akses jalan membaik, pemerataan pembangunan hingga wilayah Kabupaten Katingan akan lebih mudah diwujudkan.

“Sepanjang tidak adanya jalan ya susah dibangun di situ, akhirnya tertinggal,” kata Politisi Fraksi PAN ini.

Meski wilayah tersebut relatif dekat dengan Kota Sampit, kedekatan geografis itu tidak banyak berarti karena kondisi jalan yang rusak masih menghambat mobilitas warga.

“Padahal daerah itu dekat dengan Kota Sampit, sangat dekat. Karena enggak ada jalan (yang bagus) akhirnya dia terhambat (pembangunan),” tegas Hafid.

Ia menambahkan, masyarakat setempat berharap proyek jalan ini dapat dilanjutkan pada tahun mendatang.

“Masyarakat di situ berharap sekali agar jalan tersebut dilanjutkan,” tuturnya.

(Jf)