Bimtek TPPK untuk SMA, Pemprov Kalteng Dorong Sekolah Jadi Ruang Aman

Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat komitmen dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan. Melalui Dinas Pendidikan, Pemprov menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas SDM dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) serta Intoleransi di satuan pendidikan SMA se-Kalimantan Tengah.

Kegiatan yang dibuka Selasa malam (17/6) di Hotel M. Bahalap, Palangka Raya, ini diikuti oleh 150 peserta dari berbagai SMA negeri dan swasta. Mereka terdiri dari ketua dan anggota TPPK, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, hingga guru bimbingan dan konseling. Bimtek akan berlangsung selama empat hari hingga 20 Juni mendatang.

Plt. Sekretaris Dinas Pendidikan Kalteng, Safrudin, saat membacakan sambutan mewakili Plt. Kepala Dinas Pendidikan M. Reza Prabowo, menegaskan pentingnya peran sekolah sebagai ruang yang mendukung pertumbuhan siswa tanpa tekanan.

“Tidak ada pertumbuhan di bawah tekanan, ketakutan, apalagi kekerasan. Maka kegiatan ini adalah bagian dari misi besar kita untuk membuat wajah pendidikan semakin ramah dan aman terhadap siswa dan guru,” ujarnya di hadapan peserta bimtek.

Menurut Safrudin, pembentukan TPPK tidak boleh dilihat sekadar sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab moral seluruh pemangku kepentingan pendidikan.

“Kekerasan dan intoleransi di sekolah bukan hanya pelanggaran disiplin, tetapi kegagalan sistemik. Tugas kita adalah membenahi sistem itu dari hulu ke hilir,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur H. Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur H. Edy Pratowo atas komitmen mereka dalam mendorong transformasi pendidikan di Kalimantan Tengah.

“Jika hari ini kita diam, maka esok mungkin sudah terlambat. Jika kita ragu, maka kita sedang membiarkan anak-anak kita tumbuh dalam ketakutan. Tidak akan ada masa depan pendidikan yang layak jika sekolah masih dibiarkan menjadi ruang yang keras dan tidak berpihak pada anak,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Panitia, Apip Purnomo, menyampaikan bahwa bimtek ini merupakan bentuk implementasi dari Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Selama pelatihan, peserta akan mengikuti sejumlah rangkaian kegiatan seperti pre-test dan post-test, penyampaian materi substantif, simulasi microteaching, serta penugasan individu. Fasilitator didatangkan langsung dari tim pengembang nasional PPKSP serta fasilitator daerah bersertifikat.

Apip menegaskan bahwa seluruh biaya kegiatan dibebankan kepada APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, sehingga tidak ada pungutan terhadap peserta.

“Kami yakin kegiatan ini menjadi langkah awal membangun satuan pendidikan yang aman, inklusif, dan bebas kekerasan demi generasi muda Kalimantan Tengah yang semakin BERKAH dan MAJU,” ujarnya optimis.

‎
‎